Pentingnya Pembangunan Desa dalam Pembangunan Nasional
  • HUMAS PMD
  • 15 Juni 2022
  • 2871 x
desa

Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara singkatnya desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Total desa di Indonesia yaitu 73.670 desa[1]. Tak heran jika Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan jika desa merupakan pembentuk Indonesia[2].

Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah. Saat ini di Indonesia terdapat 5.559 (7,55%) Desa Mandiri, 54.879 (74,49%) Desa Berkembang, dan 13.232 (17,96%) Desa Tertinggal[3]. Permasalahan yang ada ini dapat diatasi dengan adanya pembangunan di desa. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun harus lebih dari hal itu. Tujuan dari esai ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya pembangunan desa dalam pembangunan nasional.

Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs (Sustainable Development Goals) Desa. SDGs Desa sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan atau goals. Oleh karena itu pembangunan yang menerapkan SDGs Desa, maka dapat membantu pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Contoh desa yang menjadi desa percontohan berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu Desa Karanglo, Kabupaten Klaten yang berinovasi dengan menggunakan bahan sampah menjadi berbagai model tas[4]. Dengan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat, bukan hanya meningkatkan pendapatan dari desa saja, melainkan juga berdampak baik pada lingkungan. Contoh lainnya yaitu Kampung Sira, di Kabupaten Sorong. Masyarakat Kampung Sira, melalui program air bersih dan penerangan tenaga surya yang didampingi oleh GreenPeace berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat[5]. Penerapan dengan menggunakan tenaga surya merupakan salah satu cara untuk mengurangi penggunaan minyak bumi dan batu bara yang tidak baik untuk lingkungan.

Desa merupakan bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan jumlah desa yang mencapai 73.670 di tahun 2019, sangat wajar jika pembangunan yang terjadi di desa merupakan dasar dari pembangunan nasional. Berbagai program pembangunan berkelanjutan dengan dasar SDGs juga sudah terbukti manfaatnya bagi desa. Desa bahkan berkontribusi 74% terhadap pencapaian SDGs nasional[6]. Pembangunan desa juga bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya saja, tetapi juga meningkat kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, sumber daya masyarakat desa, atau berbagai poin dalam SDGs Nasional. (SDPA)